Kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan mancanegara di Batam kembali mengguncang publik setelah menyeret nama pejabat penting. Tidak hanya berhenti pada persoalan oknum petugas di lapangan, kasus dugaan pungutan liar ini juga berkembang menjadi perhatian serius di tingkat struktural, hingga akhirnya menyeret nama Kepala Kantor Imigrasi Batam yang turut dicopot dari jabatannya dan kini ikut menjalani proses pemeriksaan oleh pihak berwenang, sebagai bagian dari upaya penelusuran menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat kelalaian. Simak selengkapnya hanya di Investigasi dan Fakta Kejahatan. Skandal Pungli WNA Gegerkan Kantor Kasus dugaan pungutan liar terhadap wisatawan asing di Pelabuhan Internasional Batam Centre menjadi perhatian serius publik. Peristiwa ini diduga terjadi pada 13 Maret 2026 dan melibatkan seorang oknum petugas imigrasi berinisial JS yang disebut melakukan tindakan tidak sesuai prosedur terhadap WNA. Dugaan pungli ini tidak hanya mencoreng nama institusi imigrasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap citra pariwisata Batam sebagai salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara. Kejadian ini dinilai dapat berdampak pada kepercayaan turis asing terhadap pelayanan di Indonesia. Seiring mencuatnya kasus tersebut, berbagai pihak mulai meminta adanya tindakan tegas dan transparan. Pemerintah melalui instansi terkait kemudian bergerak cepat untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat. POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL 🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. 📲 DOWNLOAD SEKARANG Kepala Imigrasi Dicopot Puncak perhatian publik terjadi ketika Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, resmi dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini disebut sebagai langkah awal penanganan serius atas kasus dugaan pungli yang terjadi di lingkungan kerja tersebut. Ia kemudian ditarik ke kantor pusat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan ini dilakukan guna mendalami sejauh mana keterlibatan atau tanggung jawab struktural dalam kasus yang terjadi di lapangan. Pencopotan ini mulai berlaku pada Senin, 6 April 2026, dan untuk sementara jabatan Kepala Kantor Imigrasi Batam diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) hingga ditetapkannya pejabat definitif. Langkah ini dilakukan agar operasional kantor tetap berjalan normal tanpa gangguan administratif. Baca Juga: Terungkap! Polres Mojokerto Ringkus Pelaku Pencabulan Disertai Kekerasan Proses Penyelidikan Berlanjut Selain pejabat struktural, oknum petugas berinisial JS yang diduga terlibat langsung dalam pungli terhadap WNA juga tengah menjalani pemeriksaan intensif. Proses ini dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi. Pihak imigrasi menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berjalan dan belum ada keputusan akhir terkait sanksi maupun status hukum yang bersangkutan. Semua fakta masih terus didalami untuk memastikan kebenaran dugaan yang beredar. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut integritas lembaga yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik dan wisatawan asing. Oleh karena itu, proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada kesimpulan yang terburu-buru. Evaluasi Layanan Keimigrasian Kasus ini menimbulkan dampak cukup besar terhadap citra pelayanan imigrasi di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan seperti Batam. Sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan mancanegara, kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga. Pemerintah menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan pungli, tidak akan ditoleransi. Langkah pencopotan pejabat dan pemeriksaan internal menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi terus dilakukan secara bertahap. Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pengawasan di lingkungan imigrasi diperkirakan akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Sumber Informasi Gambar: Gambar Pertama dari tvonenews.com Gambar Kedua dari bandung.kompas.com Post navigation Flores Timur Geger! Prajurit Pelaku Pemerkosaan Siswi SMP Kini Bebas, Publik Marah Skandal Konstruksi! Pekerja Tewas Di Jaksel, Mandor & Pemilik Gedung Terancam Hukum!